Berawal dari P. Siagian anggota DPR dari PDIP mengusulan penghapusan agama dalam KTP tetapi tidak diterima anggota DPR lainnya.
“Menghilangkan kolom agama di KTP adalah ide saya melalui Rancangan Undang-Undang, tapi tak masuk di Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Artinya kalau tak masuk di Prolegnas tidak akan dibahas dalam sidang,” kata P. Siagian anggota DPR dari PDIP ini kepada SH usai sosialisasi (http://www.shnews.co/detile-18324-penghapusan-agama-di-ktp-solusi-akhiri-diskriminasi.html)
“Menghilangkan kolom agama di KTP adalah ide saya melalui Rancangan Undang-Undang, tapi tak masuk di Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Artinya kalau tak masuk di Prolegnas tidak akan dibahas dalam sidang,” kata P. Siagian anggota DPR dari PDIP ini kepada SH usai sosialisasi (http://www.shnews.co/detile-18324-penghapusan-agama-di-ktp-solusi-akhiri-diskriminasi.html)
Lalu Ahok bikin gosip dan peryataan diberbagai media dengan penghapusan kolom agama di KTP.
Apakah dengan penghapusan kolom agama di KTP, bisa :
- Menguntungkan bagi pencari kerja???
- Bisa menghilangkan diskriminasi komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan warga Baduy, penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan???
- Bisa menghilangkan diskriminas minoritas etnis khong hu cu, syiah dsb???
- Mungkin juga memudahkan aliran GERAKAN ZAMAN BARU (NEW AGE MOVEMENT) yang campur aduk ajarannya...
- Ataukah terperogram dari satu tatanan dunia baru (new world order)...nggak terasa ataupun tak terasa seperti : monetary dexter, perdukunanan era global...dsb.
Inilah pendapat yang tidak setuju isi revisi uu no. 23 tahun 2006 tentang penghapusan kolom agama di KTP :
- Apakah dengan isi revisi uu no. 23 tahun 2006 penghapusan agama di ktp, bisa akhiri Diskriminasi? menuju tatanan dunia baru..
- Pemerintah membebaskan masyarakatnya memeluk agama dan kepercayaan secara bebas dan diakui. Sebab, bila dikosongkan, dapat memicu kemunafikan beragama.(Ketua PBNU, Slamet Efendy Yusuf)
- Pengosongan kolom agama hanya untuk penganut kepercayaan di luar enam agama Indonesia. (Menteri Dalam Negeri Gamawan fauzi)
Ahok, ahok.... kok nte bukannya mikirin Jakarta yang Banjir, Macet gimana kek solusinya,,,,katanya mau bikin Jakarta bermartabat...omdo.
AHOK : Raja Nimrod dari Babel sekarang???
Apakah dengan penghapusan kolom agama di KTP, bisa :
- Menguntungkan bagi pencari kerja???
- Bisa menghilangkan diskriminasi komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan warga Baduy, penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan???
- Bisa menghilangkan diskriminas minoritas etnis khong hu cu, syiah dsb???
- Mungkin juga memudahkan aliran GERAKAN ZAMAN BARU (NEW AGE MOVEMENT) yang campur aduk ajarannya...
- Ataukah terperogram dari satu tatanan dunia baru (new world order)...nggak terasa ataupun tak terasa seperti : monetary dexter, perdukunanan era global...dsb.
Inilah pendapat yang tidak setuju isi revisi uu no. 23 tahun 2006 tentang penghapusan kolom agama di KTP :
- Apakah dengan isi revisi uu no. 23 tahun 2006 penghapusan agama di ktp, bisa akhiri Diskriminasi? menuju tatanan dunia baru..
- Pemerintah membebaskan masyarakatnya memeluk agama dan kepercayaan secara bebas dan diakui. Sebab, bila dikosongkan, dapat memicu kemunafikan beragama.(Ketua PBNU, Slamet Efendy Yusuf)
- Pengosongan kolom agama hanya untuk penganut kepercayaan di luar enam agama Indonesia. (Menteri Dalam Negeri Gamawan fauzi)
Ahok, ahok.... kok nte bukannya mikirin Jakarta yang Banjir, Macet gimana kek solusinya,,,,katanya mau bikin Jakarta bermartabat...omdo.
AHOK : Raja Nimrod dari Babel sekarang???
Gaya-gaya ahok mirip banget raja babel yaitu Nimrod atau Raja Namrud dulu. Apakah Ahok atheis???
Dalam satu ayat, Allah mengatakan percaya tidak membedakan antara agama-agama wahyu :
Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaa´qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri".
(QS: Ali Imran Ayat: 84)
Allah menyatakan sebagai berikut dalam ayat lain :
"Dia telah meletakkan dasar agama yang sama bagimu sebagaimana Dia perintahkan kepada Nuh, apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan yang Kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa, dan Jesus: ". Menetapkan agama dan tidak membuat perpecahan di dalamnya" Apa yang Anda sebut penyembah berhala untuk mengikuti sangat sulit bagi mereka. Allah memilih untuk diri-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan panduan untuk diri-Nya orang-orang yang berpaling kepada-Nya". (QS. Asy-Syura, 13)
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara (Kaffa) keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". (Qs al-Baqarah 2 : 208)
Dalam satu ayat, Allah mengatakan percaya tidak membedakan antara agama-agama wahyu :
Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaa´qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri".
(QS: Ali Imran Ayat: 84)
Allah menyatakan sebagai berikut dalam ayat lain :
"Dia telah meletakkan dasar agama yang sama bagimu sebagaimana Dia perintahkan kepada Nuh, apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan yang Kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa, dan Jesus: ". Menetapkan agama dan tidak membuat perpecahan di dalamnya" Apa yang Anda sebut penyembah berhala untuk mengikuti sangat sulit bagi mereka. Allah memilih untuk diri-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan panduan untuk diri-Nya orang-orang yang berpaling kepada-Nya". (QS. Asy-Syura, 13)
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara (Kaffa) keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". (Qs al-Baqarah 2 : 208)
PPP Kecam Pernyataan Ahok soal Tak Perlunya Kolom Agama di KTP
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Noer Mohammad Iskandar menyesalkan komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menganggap kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak penting dan mendukung penghapusannya.
"Saya menyesalkan ucapan tersebut bisa terlontar dari seorang pejabat karena undang-undang kita telah menetapkan bahwa agama bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini," kata Noer dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2013).
Noer mempertanyakan kualitas seseorang sebagai pejabat pemerintahan yang masih bisa mempermasalahkan keberadaan kolom agama di dalam KTP. "Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP."
Pejabat pemerintah, kata Noer, harus berhati-hati ketika mengeluarkan sebuah pernyataan. Dia pun mengimbau umat Islam untuk waspada terhadap upaya-upaya yang punya indikasi bertujuan mengubah Indonesia menjadi negara liberal dan lepas dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila.
Menurut Noer, keberadaan Pancasila harus ditanamkan, antara lain dengan tak menghapus kolom agama dalam KTP itu. "Pancasila sebagai falsafah bangsa harus terus ditanamkan ke dalam masyarakat dan itu sudah final. Jangan sampai ada upaya menggantinya," ujar dia.
PPP: Wagub Ahok Baiknya Selesaikan Dulu Urusan Jakarta
Jakarta (Antara) - Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan, KH Noer Muhammad Iskandar, mengimbau Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, agar menyelesaikan dulu urusan di ibu kota sebelum mengomentari persoalan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.
"Ahok (panggilan akrab Basuki-red), sebaiknya selesaikan dulu lah urusan Jakarta itu, sebelum komentar soal kolom agama," KH Noer Muhammad Iskandar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Noer meminta Ahok untuk melihat kembali kedudukannya sebagai seorang pejabat pemerintah sebelum melontarkan pernyataan yang akan menuai pro kontra di tengah masyarakat, termasuk berkaitan dengan keberadaan kolom agama di dalam KTP.
Ia bahkan mempertanyakan Ahok sebagai seorang pejabat pemerintah mengingat ia tidak mengambil sikap berseberangan dengan apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang.
"Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP," katanya.
"Kalau apa yang dinyatakan sudah berlawanan dengan UU ya itu tidak sesuai dengan kedudukan sebagai pejabat," ujar Noer yang juga pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta tersebut menambahkan.
Menyusul munculnya wacana penghapusan kolom agama dari KTP tersebut Noer mengimbau umat beragama di seluruh Indonesia, khususnya umat Islam agar berwaspada terhadap upaya-upaya yang terindikasi mengubah negara menjadi lebih liberal dan menjauh dari aras Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana terlampir dalam Sila Pertama Pancasila.
"Bukan hanya Islam saja, tetapi seluruh umat beragama harus mencermati ini. Jangan sampai menjadi sebuah upaya liberalisasi di Indonesia," katanya.
Noer menegaskan, keberadaan Pancasila harus kembali ditanamkan dengan tidak menghapus kolom agama dari KTP.
"Pancasila sebagai falsafah bangsa harus terus ditanamkan ke dalam masyarakat dan itu sudah final jangan sampai ada upaya menggantinya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok menilai keberadaan kolom agama di dalam KTP tidak terlalu penting dan tidak memberi manfaat bagi orang lain.
"Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka ada itu (penyantuman kolom agama di dalam KTP -red). Untuk apa menyantumkan agama anda di KTP," kata Ahok.
Ia juga menjelaskan bahwa hanya UU di Indonesia yang mengatur tentang penyantuman agama di dalam KTP.
Selain itu ia menegaskan bahwa keberadaan kolom agama tidak menentukan kualitas keimanan seorang warga negara.(fr)
Sumber : http://id.berita.yahoo.com/ppp-wagub-baiknya-selesaikan-dulu-urusan-jakarta-165226733.html
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Noer Mohammad Iskandar menyesalkan komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menganggap kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak penting dan mendukung penghapusannya.
"Saya menyesalkan ucapan tersebut bisa terlontar dari seorang pejabat karena undang-undang kita telah menetapkan bahwa agama bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini," kata Noer dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2013).
Noer mempertanyakan kualitas seseorang sebagai pejabat pemerintahan yang masih bisa mempermasalahkan keberadaan kolom agama di dalam KTP. "Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP."
Pejabat pemerintah, kata Noer, harus berhati-hati ketika mengeluarkan sebuah pernyataan. Dia pun mengimbau umat Islam untuk waspada terhadap upaya-upaya yang punya indikasi bertujuan mengubah Indonesia menjadi negara liberal dan lepas dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila.
Menurut Noer, keberadaan Pancasila harus ditanamkan, antara lain dengan tak menghapus kolom agama dalam KTP itu. "Pancasila sebagai falsafah bangsa harus terus ditanamkan ke dalam masyarakat dan itu sudah final. Jangan sampai ada upaya menggantinya," ujar dia.
PPP: Wagub Ahok Baiknya Selesaikan Dulu Urusan Jakarta
Jakarta (Antara) - Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan, KH Noer Muhammad Iskandar, mengimbau Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, agar menyelesaikan dulu urusan di ibu kota sebelum mengomentari persoalan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.
"Ahok (panggilan akrab Basuki-red), sebaiknya selesaikan dulu lah urusan Jakarta itu, sebelum komentar soal kolom agama," KH Noer Muhammad Iskandar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Noer meminta Ahok untuk melihat kembali kedudukannya sebagai seorang pejabat pemerintah sebelum melontarkan pernyataan yang akan menuai pro kontra di tengah masyarakat, termasuk berkaitan dengan keberadaan kolom agama di dalam KTP.
Ia bahkan mempertanyakan Ahok sebagai seorang pejabat pemerintah mengingat ia tidak mengambil sikap berseberangan dengan apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang.
"Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP," katanya.
"Kalau apa yang dinyatakan sudah berlawanan dengan UU ya itu tidak sesuai dengan kedudukan sebagai pejabat," ujar Noer yang juga pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta tersebut menambahkan.
Menyusul munculnya wacana penghapusan kolom agama dari KTP tersebut Noer mengimbau umat beragama di seluruh Indonesia, khususnya umat Islam agar berwaspada terhadap upaya-upaya yang terindikasi mengubah negara menjadi lebih liberal dan menjauh dari aras Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana terlampir dalam Sila Pertama Pancasila.
"Bukan hanya Islam saja, tetapi seluruh umat beragama harus mencermati ini. Jangan sampai menjadi sebuah upaya liberalisasi di Indonesia," katanya.
Noer menegaskan, keberadaan Pancasila harus kembali ditanamkan dengan tidak menghapus kolom agama dari KTP.
"Pancasila sebagai falsafah bangsa harus terus ditanamkan ke dalam masyarakat dan itu sudah final jangan sampai ada upaya menggantinya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok menilai keberadaan kolom agama di dalam KTP tidak terlalu penting dan tidak memberi manfaat bagi orang lain.
"Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka ada itu (penyantuman kolom agama di dalam KTP -red). Untuk apa menyantumkan agama anda di KTP," kata Ahok.
Ia juga menjelaskan bahwa hanya UU di Indonesia yang mengatur tentang penyantuman agama di dalam KTP.
Selain itu ia menegaskan bahwa keberadaan kolom agama tidak menentukan kualitas keimanan seorang warga negara.(fr)
Sumber : http://id.berita.yahoo.com/ppp-wagub-baiknya-selesaikan-dulu-urusan-jakarta-165226733.html
Bagaimanapun muslim tak akan senang pernyataan Ahok ini...yang suka bikin ulah.
.jpg)
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar